PERENCANAAN ANGGARAN, REVISI ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN OPD PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yeni Rafika Nengsih, Andria Ningsih, Jennisa Dwina Indriani, Kuliman Kuliman, Miska Hairani

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh variable  penyusunan anggaran, revisi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Populasinya merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah pengambilan sample dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah  41. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berbentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Multiple Regression dan Moderated Regression Analysis dengan alat bantu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa variable bebas bebas berpengaruh signifikan terhadap variable terikat. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (Adjusted R2) oleh ketiga variable ini secara bersama-sama terhadap variable terikatnya 52,33%. Sedangkan sisanya sebesar 47,66% (100% - 52,33%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penyusunan anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penyerapan Anggaran. 

Full Text:

PDF

References

Abdullah, S. (2018). Tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Retrieved 9 Desember 2018, from www.wordpressdprd.com

ADM.NEGARA. (2014). Akuntabilitas Publik (Public Accountability) sebagai Pilar Good Governance. Retrieved 10 Desember 2018, from http://administrasinegaraku.blogspot.com

Arif, E. (2012) Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011.Jurnal Ekonomi,Manajemen dan Akuntasi Vol 19 No.2 Desember 2012.

Arif, Emkhad dan Abdul Halim. (2013) Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Makalah disajaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013.

Bastian.Indra. (2009) Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bidang Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota. (2018). Penilaian E-SAKIP 2017 oleh Menpan-RB RI.

BPKP . 2011.Menyoal Penyerapan Anggaran Yogyakarta : Paris Review.

.......... (2012) Mencari Solusi bagi serapan yang tersumbat, Jakarta Timur : Warta Pengawasan

Dadan Ramdhani. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi terhadap anggaran.

Deddi Nordiawan. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Departemen Agama. (2008). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 pasal 1 ayat 2 tahun 2008.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. Perencanaan dan penganggran Daerah Khusus Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Fadel Muhammad. (2008). Reinventing Local Government Pengalaman dari Daerah. . Jakarta: Gamedi.

Fitriany Nur. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta, FE Universitas Indonesia Jakarta.

Ghojali, Imam. 2013. AplikasiAnalisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan ke VII.Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul.2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.

Hendris Heryanto. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta, FE Universitas Indonesia Jakarta.

Indra Bastian. (2009). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 28. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Realsiasi Dana Desa Tahun 2017.

Kadek Mia Ranisa Putri dkk. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumebr Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lintang Venusita. (2008). Partisipasi Anggaran dan Keterlibatan Kerja Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan SIER). Economic industri, 4-5.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Malahayati Cut. 2015. Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggran dan Pelaksanaan Anggran terhadap Serapan Anggaran SKPD Pemkot Banda Aceh. Tesis.Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.: . Penerbit Andi.

Minbang Kabupaten Lima Puluh Kota (2018). [Laporan Realisasi Fisik Keuangan APBD periode Agustus 2018].

Miliasih. R. 2012.Analisa Keterlambatan Penyerahan Anggran Belanja Satuan Kerja Kementrian Negara Lembaga / Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru.Tesis, Universitas Indonesia.

Muhammad Iqbal. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

Natya Sekar Harum. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial OPD (Studi Pada OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota). (Skripsi), Universitas Riau.

Padang Expres. (2018). Kabupaten Lima Puluh Kota ditolak Revisi Anggaran. Retrieved 4 Agustus 2018

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 (2017). tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja OPD

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72. (2017). tentang penjabaran APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33. (2017). tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 pasal 1 ayat 35. (2005). Pedoman Penyusunan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 pasal 1 ayat 40. (2005). tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuallgan Nomor 69/PMK02/201O Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia

Purtanto. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Angagran Belanja Pemerintah Daerah (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifiakt Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tegal).

Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Pratama, R. (2008). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada OPD di Kota Padang). (Journal), Universitas Negeri Padang, Padang.

Prihandini, A. N. (2011). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anngaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi (Skripsi).

Republik Indonesia.Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Robbins dan Coulter, 2002. Management, 7th edition. Prentice Hall, Inc.,New Jersey.

Sedarmayanti. (2004). Good Governance ( Kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, Umar. 2006. Metode Penelitian dan Bisnis. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Utomo, Kabul Wahyu. 2002. “Kepemimpinan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Cityzenship (OCB), Kepuasan Kerja dan Perilaku Organisasional (Penelitian Empiris pada Pemda Kota Kebumen)” dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Vol. 2, Hlm 34-52

Sujarweni, V Wiratna. 2014. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Tahun 2005 Nomor 40.

Sensus Penduduk.(2018). Kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka.

Wieske Anneleen. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkugnan Universitas SAM Ratulangi.

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Yumiati, Fenny. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan anggaran dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran SKPA di Pemerintah Aceh. Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Zarinah, Monik. 2016. “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara”. Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

DOI: https://doi.org/10.47896/ab.v2i2.486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.