lPENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAYAKUMBUH

Yeni Rafika Nengsih

Abstract


Dari tahun 2011 hingga 2013 Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame dan PAD Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa regresi berganda serta pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Dalam menganalisa pengaruh BPHTB dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh ini, maka variabel yang lain dianggap konstan. Untuk melihat kuat tidaknya hubungan antara variabel BPHTB dan Pajak Reklame dengan realisasi PAD X1 dan X2 dengan (Y) ternyata koefisien korelasi (R) sebesar 0,885, mendekati nilai 1, artinya hubungan antara variabel - variabel independent (X1 X2) dan dependen (Y) sangat kuat positif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.


Full Text:

PDF

References


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Bekerjasama dengan Badan Pusat Statististik Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka 2012

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLUD, Edisi Pertama, Indeks, Jakarta.

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (2011). Modul Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah.

Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah , Terjemahan Anarullah, dkk, UJ-Press, Jakarta.

Halim, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudarajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah “Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluangâ€, Erlangga, Jakarta.

Laporan Penerimaan Pajak Daerah, DPPKA Kota Payakumbuh 2011, 2012 dan 2013

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta

Mardiasmo. 1999. Perpajakan. Edisi Ketiga, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penerbit Fokus Media

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Siahaan, Marihot P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 1998. Pajak dan Pembangunan, edisi kedua, PT Eresco, Bandung.

Supranto, Johanes. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta

Sidik, Machfud 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah. Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002




DOI: https://doi.org/10.47896/je.v19i1.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.